Rabu, Juli 12, 2006

Perda Syariat Adalah Hasil Demokrasi

Perbincangan tentang Perda Syariat tiba-tiba kembali menguak disebabkan aksi 56 anggota DPR pusat yang merekomendasikan penghapusan perda tersebut. Aksi itu kemudian memunculkan aksi balik sekitar 134 anggota DPR dari berbagai fraksi.

Aksi sebagian anggota DPR tersebut memunculkan sebuah tanya tentang otonomi daerah yang sudah berjalan. Penolakan Perda-Perda tersebut seakan-akan kembali mementahkan otonomi daerah, karena pemerintah pusat seperti kembali ke masa rezim Orba dengan sentralisasi kekuasaan yang nantinya menyebabkan sikap otoriter pemerintah pusat.

Memang benar, negara Indonesia terbentuk dari berbagai macam suku, ras dan agama. Namun perlu diingat bahwa sistem yang dianut negara ini adalah demokrasi pancasila yang salah satu silanya berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa", dari sini bisa kita lihat bahwa asas pertama dibentuknya negara Indonesia adalah asas ketuhanan yang mengisyaratkan negara ini bukanlah negara sekuler.

Dalam sistem demokrasi yang menyerahkan keputusan pada hasil musyawarah untuk mufakat dan voting ini, mayoritas memiliki wewenang untuk menentukan apa yang harus dilakukan. Jika mayoritas menginginkan berlakunya syariat islam, maka minoritas harus menerima dengan lapang dada sebagai konsekuensi dari demokrasi itu sendiri.

Penolakan perda syariat tersebut bisa dilatarbelakangi oleh beberapa faktor. Pertama, Islam Phobia. Hal ini bisa terjadi mengingat ketakutan sebagian pihak jika Republik Indonesia menjadi negara islam, maka dengan berbagai macam cara hal-hal yang berbau islam akan disingkirkan, walaupun itu bertentangan dengan demokrasi.

Kedua, sekularisasi NKRI. Hal ini sangat kentara sekali ketika ada sebagian anggota DPR penolak beralasan bahwa harus ada pemisahan antara ranah agama dan negara. Alasan-alasan tersebut hemat penulis mewakili golongan nasionalis sekuler yang begitu bernafsu untuk menjadikan Republik ini menjadi negara sekuler walaupun bertentangan dengan semangat demokarasi pancasila.

Hemat penulis, seharusnya sebagai negara demokrasi, pemerintah harus mendengarkan suara mayoritas selama itu tidak merugikan minoritas. Pengetrapan perda syariat islam saya kira sama sekali tidak merugikan kelompok minoritas, karena agama islam adalah agama yang mengajak kepada kebaikan bersama.

Pun dalam sejarah kekuasaan islam selama berabad-abad tidak ditemukan aksi penindasan terhadap kelompok minoritas, bahkan perlindungan terhadap kelompok minoritas mendapat perhatian lebih. Rasulullah bersabda bahwa menyakiti dzimmy (non muslim yang hidup di negara islam) dosanya lebih besar dari pada menyakiti seorang muslim.

Tidak ada komentar: